Jika alamat pos bertepatan dengan yang sebenarnya - pertanyaan ini sering ditanyakan oleh mereka yang meresmikan IP. Jawabannya dapat ditemukan dalam undang-undang, tetapi banyak juga hal-hal yang tidak dapat dipahami terkait dengan badan hukum.
Ada tiga jenis alamat yang beredar - legal, aktual, dan pos. Semuanya secara aktif digunakan oleh perusahaan dan perusahaan dari berbagai tujuan dan skala. Apakah alamat sebenarnya harus sama dengan alamat pos? Bagaimana cara menyusunnya dengan benar agar tidak memiliki masalah dengan undang-undang?
Apa alamatnya dan untuk apa?
Setiap jenis alamat digunakan oleh badan hukum untuk tujuan tertentu. Hukum tidak mewajibkan mereka untuk dicocokkan. Mengapa Anda memerlukan tiga alamat untuk perusahaan atau perusahaan sekaligus - jawaban atas pertanyaan ini diberikan oleh praktik berbisnis dalam skala apa pun.
Alamat sebenarnya mungkin alamat resmi di mana pengusaha perorangan terdaftar. Baik kantor utama maupun lokasi produksi memiliki hak untuk berada di sana. Undang-undang mengasumsikan bahwa di alamat sebenarnya Anda dapat menemukan perwakilan perusahaan, atau tempat di mana produk diproduksi.
Korespondensi diterima di alamat pos, misalnya permintaan dari calon atau mitra saat ini, klaim pelanggan (konsumen). Alamat pos adalah data tempat Anda tidak hanya dapat mengirim korespondensi tertulis, tetapi juga email.
Beberapa alamat untuk perusahaan, pengusaha perorangan atau perusahaan, sebagai suatu peraturan, muncul sebagai hasil dari perluasan kegiatan, pembukaan bengkel atau cabang baru. Alamat pos resmi, tempat Anda dapat mengajukan permohonan secara resmi, tetap sama, tetapi yang sebenarnya berubah atau ada beberapa di antaranya.
Haruskah alamat sebenarnya sama dengan pos?
Undang-undang saat ini tidak memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini. Diizinkan memiliki beberapa alamat, tetapi salah satunya atau semuanya sekaligus harus memiliki akses ke perwakilan resmi perusahaan.
Saat memindahkan kantor pusat ke lokasi lain, mungkin tidak ada perubahan dalam dokumen konstituen. Syarat utamanya adalah respons tepat waktu dari manajemen atau layanan terpisah perusahaan terhadap permintaan pos.
Penting untuk dipahami bahwa lembaga pemerintah yang mengendalikan kegiatan perusahaan dan klien harus memiliki informasi berikut tentang perusahaan - di negara mana ia berada, wilayah, kota, di jalan mana dan di gedung mana. Di alamat ini, baik manajemen atau perwakilan yang memiliki hak untuk menerima korespondensi, mengirim atau meneruskannya harus ditempatkan.
Penyesuaian kebetulan alamat pos, aktual, dan resmi hanya dapat dipercayakan kepada karyawan yang kompeten - pengacara dengan pengalaman dan pengetahuan yang diperlukan. Ini akan menghilangkan masalah dengan undang-undang, akan memungkinkan Anda untuk menerima pesan tepat waktu dan menanggapinya - pemilik perusahaan harus menyadari betapa pentingnya hal ini untuk pengembangan bisnis.